Warga, Bersiaplah Bayar Pajak Polusi jika Tak Lolos Uji Emisi

Polusi udara yang menjadi isu hangat yang dibicarakan belakangan membikin pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi pencemaran, salah satunya pungutan pajak pencemaran lingkungan.

Pajak pencemaran lingkungan ini mengacu pada pungutan atas emisi buang kendaraan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpendapat, bahwa salah satu biang polusi di Jakarta adalah emisi kendaraan, sehingga mereka akhirnya melakukan uji emisi sebagai langkah mengurangi polusi udara.

Dalam uji emisi tersebut ada kendaraan yang belum lolos uji, maka akan diberi kesempatan sekali lagi untuk uji emisi. Jika tak lolos dua kali, maka kendaraan tersebut akan dihapus dari basis data kepolisian, alias, tidak boleh beroperasi lagi berdasarkan hukum.

Kemudian jika ada kendaraan milik masyarakat yang tak diikutkan uji emisi, maka merekalah yang bakal menjadi target pajak pencemaran lingkungan. Uji emisi bakal berlangsung selama tiga bulan ke depan dan akan dievaluasi dampak terhadap polusi udara.

Data setiap kendaraan yang lolos uji emisi akan masuk database yang disebut sebagai sistem informasi uji emisi atau Si UMI. Namun

Pemerintah juga bakal memasukkan komponen lulus uji emisi sebagai syarat wajib dalam proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak kendaraan.

Saat ini koefisien pajak pencemaran lingkungan tengah digodok oleh KLHK dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ragam Pajak Karbon di Luar Negeri